Tugas Koperasi 3

POLA MANAJEMEN KOPERASI

 Peter Davis (1999) memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya.  Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi.  Para manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya.  Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya.  Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: “pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi“.

Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi  Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian : 

1) Rapat Anggota   Tugas dan wewenang Rapat Anggota :  

-  Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk   tahun  buku yang bersangkutan.  

-  Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.  

-  Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.  

-  Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.  

-  Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

2) Pengurus  Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :
 - Unsur Ketua 

- Unsur Sekretaris 

- Unsur Bendahara 
 Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus: 

Secara Kolektif Pengurus bertugas : 

-  Memimpin organisasi dan kegiatan usaha 

- Membina dan membimbing anggota 

- Memelihara kekayaan koperasi 

- Menyelenggarakan rapat anggota 

- Mengajukan rencana RK dan RAPB 

- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan 

- Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib 

- Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas. 
 Pengurus  berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan  Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.  Pengurus berwenang dalam : 

- Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, 

- Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara, sesuai  dengan AD, 

- Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Koperasi, 

- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan  tanggungjawabnya. 
 Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas  kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban  tahunan.    Secara Perorangan, tugas pengurus adalah : 

a)  Ketua : 

- Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas  pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar  pengadilan,
- Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan, 

- Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota,  Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang  prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga  bersama Bendahara,, 

- Bertanggungjawab pada Rapat Anggota 
 b)  Sekretaris : 

- Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan,  keanggotaan dan pendidikan. 

- Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris. 

- Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang  berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani  surat bersama unsur Ketua. 
 c)   Bendahara : 

- Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran),  membina administrasi keuangan dan pembukuan. 

- Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara. 

- Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan  dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua. 

- Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua. 
 3) Pengawas  Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur  Pengawas terdiri dari : 

- Ketua merangkap anggota, 

- Sekretaris merangkap anggota dan 

- Anggota 
 Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas : 

(a)        Secara Kolektif
 - Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan  sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha,  Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus. 

- Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa. 

- Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan  koperasi. 

- Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 
Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas

a)   Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:  1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992,  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,  3. Keputusan Rapat Anggota,  4. Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.

b)   Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

c)   Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.

d)   Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

e)   Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

f)    Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.

g)   Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

G. Terry. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Jakarta: Bumi Aksara.  

Handbook of Copperative Organization, Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen  

Ibnoe Soejono. 1993. Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pengaman UU No. 25/1992 dan Pengaman Peraturan lainnya yang Mendukung Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Makalah, IKIP, Bandung. 

Ralph Berndt (Ed.). 1996. Global Management. Berlin: Springer. 

Ricky Griffin. 2012. Management (11th Edition). Cengage Learning. 

Wahyu Soekotjo. 1992. Otonomi Pembinaan Koperasi: Tinjauan dari Konsep dan Mazhab Koperasi, Disertai Bentuk-bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi. Infokop No 10, januari 1992.

 JENIS DAN BENTUK KOPERASI

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, jenis koperasi diatur dalam Pasal 82. Di situ disebutkan, setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasinya dalam anggaran dasar. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Pada Pasal 83, ada empat jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Beberapa jenis lembaga koperasi yang ada di dunia antara lain: Koperasi Konsumsi (Inggris), Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Perancis), Koperasi Simpan pinjam (Jerman), Koperasi Pertanian (Denmark), Koperasi Monopolo penjualan tepung terigu (Swedia), Koperasi Pertanian (Jepang), Koperasi Pertanian Desa (Korea), Koperasi Simpan Pinjam (Amerika), Koperasi Pupuk dan Susu (India), Koperasi Kesehatan (Colombia), Koperasi pengembangan perusahaan (Malaysia), Koperasi Pertanian (Thailand), Koperasi Coop (Italia), Koperasi Migros (Swiss), Koperasi Mondoragon (Spanyol), Koperasi Simpan Pinjam (Filipina), Koperasi Unit Desa (China).

Jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia dikelompokkan menurut teori klasik yaitu Koperasi pemakaian (Konsumsi), Koperasi Penghasil (Produksi), dan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan fungsi meliputi Koperasi Konsumsi, Koperasi Jasa, dan Koperasi Produksi. Koperasi berdasarkan keanggotaan yaitu Koperasi Karyawan, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pasar, Koperasi Unit Desa, Koperasi Sekolah. Sedangkan, berdasarkan tingkatannya ada Koperasi Primer yang beranggotakan orang-orang dan Koperasi Sekunder yang beranggotakan beberapa koperasi.

Permodalan

Modal dalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Modal di bagi menjadi 2, yaitu modal jangka panjang yang berlaku untuk waktu < 1 tahun dan modal jangka pendek yang berlaku untuk waktu > 1 tahun.

Sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.12/1967 berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.25/1992 bersumber dari modal sendiri (equity capital) dan modal pinjaman ( debt capital).

Pemasaran

Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar, agar tujuan organisasi tercapai.

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi mencakup fungsi pembelian, penjualan, dan promosi. Bila pelaksanaan terhadap tiga fungsi tersebut sudah tepat maka akan mempunyai dampak yang kuat terhadap manfaat dan kepuasan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya, termasuk non anggota.

Kualitas koperasi banyak ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh bagi anggotanya maupun pemiliknya. Manfaat yang langsung yang diterima anggota dapat berwujud atau tercermin dari produksi, harga, pelayanan, informasi pasar, promosi, dll.

Kegiatan pemasaran selalu diusahakan agar dapat memenuhi preferensi konsumen. Untuk mencapai efisiensi pemasaran harus memperhatikan dua hal pokok, yaitu memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang dibutuhkan oleh anggota melalui koperasi dan memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, penghasilan, dan inisiatif perbaikan produk, pelayanan, harga dan biaya.

Tata Cara Mendirikan Koperasi

Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama.

Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris.

Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB.

Pengembangan Koperasi & UKM

Perkembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)  merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju karena mengaju kepada tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya.

Dari perspektif dunia, memang sudah dia akui bahwa UKM memainkan suatu peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara - negara yang sedang berkembang ( NSB ) tetapi juga di negara negara maju ( NM ). UKM  di banyak negara mempunyai kontribusinyaterhadap penbentukan dan pertumbuhan PDB palin besar  di bandingkankontribusi UB.

Sangat penting bagi koperasi dan UKM  untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Dan apabila dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembngan nya maka koperasi dan UKM dapat membenahi diri untik selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik agar dapat berkembang serta menjalankan fungsi dan perannya dalam menciptakan kemakmuran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dan UKM antara lain: partisipasi angggota, solidaritas antar anggota koperasi, perkembangan modal, ketrampilan manajerial, jaringan pasar, produk, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan., segmentasi, tingkat harga, serta komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi dan UKM sebagai soko guru nasional.

 

Koperasi Menuju MEA

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Negara. Koperasi kini diharapkan mampu bersaing dengan berbagai instrumen perekonomian lainnya di dalam negeri sehingga dinyatakan siap dan mampu untuk maju bersaing dalam kancah perekonomian global.

Hal tersebut diperlukan karena mengingat telah menjamurnya berbagai macam jenis Koperasi di Indonesia. Sebut saja koperasi simpan pinjam yang kini banyak diminati karena banyak Koperasi yang menawarkan kemudahan dalam pinjaman dan tanpa Agunan. Begitu pula dengan Koperasi serba usaha, yang secara tidak langsung sudah memberi banyak manfaat. Pertama, kehadiran Koperasi jenis ini sama saja hal nya dengan usaha individu lainnya namun terkoordinir sehingga ada uang yang masuk yang jumlahnya dapat diperkirakan dengan baik. Kedua, meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha sekaligus beorganisasi dengan lingkungan.

Dengan berasaskan kekeluargan dan adanya sistem SHU (Sisa Hasil Usaha) menjadi ciri khas tersendiri bagi Koperasi dalam memperkuat kerangka perekonomian Negara untuk bersaing dengan Negara ASEAN lainnya.

Maka dari itu perlu dilakukan pembenahan baik dari segi institusi maupun perbisnisannya. Hal ini akan memperbaiki taraf  Koperasi sehingga menjadi semakin maju dan bukan hanya sekedar bagian dari perekonomian saja. Luasnya area Indonesia dan banyaknya daerah-daerah potensial yang dapat dijadikan lokasi untuk didirikannya Koperasi menjadi sesuatu yang mungkin bagi Koperasi untuk menjadi instrumen perekonomian terkuat di MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Widiyanti, Ninik. 1994. Manajemen Koperasi. PT. Renerka Cipta. Jakarta.

Amirullah dan Rindyah. 2001. Pengantar Manajemen. Edisi Pertama. Universitas Malang Press. Malang.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta. Bandung.