Tugas Koperasi 3

POLA MANAJEMEN KOPERASI

 Peter Davis (1999) memformulasikan bahwa manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan kekayaannya.  Mereka ini mengerahkan segala kemampuan kepemimpinannya dan memilih kebijakan untuk mengembangkan koperasi berdasarkan hasil latihan profesional perkoperasian.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh keanggotaan koperasi di dalam mencapai tujuannya.

Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa manajemen koperasi tidak didasarkan pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan partisipasi.  Para manajer profesional koperasi menggunakan metoda yang sama seperti manajemen pada umumnya.  Hanya saja nilai-nilai dan tujuan yang harus diperjuangkan metode itulah yang membuat manajemen koperasi unik dan berbeda dari manajemen lainnya.  Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih di dalam pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.

Dengan menyatukan manajemen Koperasi sebagai bagian dari koperasi dan sebagai representasi prinsip-prinsip penting koperasi itu sendiri, kita dapat mengembangkan manajemen dan demokrasi di dalam koperasi sebagaimana dinyatakan Peter Davis, sebagai berikut: “pengembangan prinsip-prinsip manajemen koperasi, akan membuat perusahaan koperasi harus dikelola secara professional dan kooperatif sedemikian rupa sehingga keterlibatan anggota dan demokrasi, akan tetap menjadi kunci keberhasilan dalam praktek koperasi“.

Implementasi Fungsi Manajemen Koperasi  Perangkat organisasi koperasi ada (3) bagian : 

1) Rapat Anggota   Tugas dan wewenang Rapat Anggota :  

-  Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas untuk   tahun  buku yang bersangkutan.  

-  Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya.  

-  Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau Pembubaran Koperasi.  

-  Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.  

-  Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 

2) Pengurus  Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari :
 - Unsur Ketua 

- Unsur Sekretaris 

- Unsur Bendahara 
 Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Pengurus: 

Secara Kolektif Pengurus bertugas : 

-  Memimpin organisasi dan kegiatan usaha 

- Membina dan membimbing anggota 

- Memelihara kekayaan koperasi 

- Menyelenggarakan rapat anggota 

- Mengajukan rencana RK dan RAPB 

- Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan 

- Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib 

- Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas. 
 Pengurus  berfungsi sebagai : Perencana, Personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan  Pimpinan, Penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.  Pengurus berwenang dalam : 

- Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, 

- Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara, sesuai  dengan AD, 

- Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Koperasi, 

- Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan  tanggungjawabnya. 
 Pengurus bertanggungjawab kepada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas  kepengurusannya setiap tahun buku yang disakikan dalam Laporan Pertanggungjawaban  tahunan.    Secara Perorangan, tugas pengurus adalah : 

a)  Ketua : 

- Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas  pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar  pengadilan,
- Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan, 

- Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota,  Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang  prinsip, serta menandatangani surat-surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga  bersama Bendahara,, 

- Bertanggungjawab pada Rapat Anggota 
 b)  Sekretaris : 

- Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan,  keanggotaan dan pendidikan. 

- Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris. 

- Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang  berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani  surat bersama unsur Ketua. 
 c)   Bendahara : 

- Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran),  membina administrasi keuangan dan pembukuan. 

- Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara. 

- Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan  dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua. 

- Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua. 
 3) Pengawas  Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan AD Koperasi. Unsur  Pengawas terdiri dari : 

- Ketua merangkap anggota, 

- Sekretaris merangkap anggota dan 

- Anggota 
 Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas : 

(a)        Secara Kolektif
 - Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan  sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Manajemen, Usaha,  Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus. 

- Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa. 

- Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan  koperasi. 

- Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. 
Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas

a)   Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:  1. Undang –Undang No. 25 tahun 1992,  2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,  3. Keputusan Rapat Anggota,  4. Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.

b)   Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaam dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.

c)   Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbutka.

d)   Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola (manajer) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.

e)   Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

f)    Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis.

g)   Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

G. Terry. 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, edisi revisi, cetakan 1, Jakarta: Bumi Aksara.  

Handbook of Copperative Organization, Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen  

Ibnoe Soejono. 1993. Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Pengaman UU No. 25/1992 dan Pengaman Peraturan lainnya yang Mendukung Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil, Makalah, IKIP, Bandung. 

Ralph Berndt (Ed.). 1996. Global Management. Berlin: Springer. 

Ricky Griffin. 2012. Management (11th Edition). Cengage Learning. 

Wahyu Soekotjo. 1992. Otonomi Pembinaan Koperasi: Tinjauan dari Konsep dan Mazhab Koperasi, Disertai Bentuk-bentuk Peranan Pemerintah Dalam Pembinaan Koperasi. Infokop No 10, januari 1992.

 JENIS DAN BENTUK KOPERASI

Dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, jenis koperasi diatur dalam Pasal 82. Di situ disebutkan, setiap koperasi wajib mencantumkan jenis koperasinya dalam anggaran dasar. Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Pada Pasal 83, ada empat jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. Sedangkan koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Beberapa jenis lembaga koperasi yang ada di dunia antara lain: Koperasi Konsumsi (Inggris), Koperasi Konsumsi Nasional Perancis (Perancis), Koperasi Simpan pinjam (Jerman), Koperasi Pertanian (Denmark), Koperasi Monopolo penjualan tepung terigu (Swedia), Koperasi Pertanian (Jepang), Koperasi Pertanian Desa (Korea), Koperasi Simpan Pinjam (Amerika), Koperasi Pupuk dan Susu (India), Koperasi Kesehatan (Colombia), Koperasi pengembangan perusahaan (Malaysia), Koperasi Pertanian (Thailand), Koperasi Coop (Italia), Koperasi Migros (Swiss), Koperasi Mondoragon (Spanyol), Koperasi Simpan Pinjam (Filipina), Koperasi Unit Desa (China).

Jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia dikelompokkan menurut teori klasik yaitu Koperasi pemakaian (Konsumsi), Koperasi Penghasil (Produksi), dan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan fungsi meliputi Koperasi Konsumsi, Koperasi Jasa, dan Koperasi Produksi. Koperasi berdasarkan keanggotaan yaitu Koperasi Karyawan, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pedagang Pasar, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Pasar, Koperasi Unit Desa, Koperasi Sekolah. Sedangkan, berdasarkan tingkatannya ada Koperasi Primer yang beranggotakan orang-orang dan Koperasi Sekunder yang beranggotakan beberapa koperasi.

Permodalan

Modal dalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Modal di bagi menjadi 2, yaitu modal jangka panjang yang berlaku untuk waktu < 1 tahun dan modal jangka pendek yang berlaku untuk waktu > 1 tahun.

Sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.12/1967 berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan sumber-sumber modal koperasi menurut UU No.25/1992 bersumber dari modal sendiri (equity capital) dan modal pinjaman ( debt capital).

Pemasaran

Menurut Philip Kotler, manajemen pemasaran merupakan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menyenangkan dengan pasar, agar tujuan organisasi tercapai.

Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh koperasi mencakup fungsi pembelian, penjualan, dan promosi. Bila pelaksanaan terhadap tiga fungsi tersebut sudah tepat maka akan mempunyai dampak yang kuat terhadap manfaat dan kepuasan yang dihasilkan oleh koperasi bagi anggotanya, termasuk non anggota.

Kualitas koperasi banyak ditentukan oleh manfaat yang dapat diperoleh bagi anggotanya maupun pemiliknya. Manfaat yang langsung yang diterima anggota dapat berwujud atau tercermin dari produksi, harga, pelayanan, informasi pasar, promosi, dll.

Kegiatan pemasaran selalu diusahakan agar dapat memenuhi preferensi konsumen. Untuk mencapai efisiensi pemasaran harus memperhatikan dua hal pokok, yaitu memantapkan loyalitas anggota dalam hal jual beli barang yang dibutuhkan oleh anggota melalui koperasi dan memantapkan partisipasi anggota dalam akumulasi modal, penghasilan, dan inisiatif perbaikan produk, pelayanan, harga dan biaya.

Tata Cara Mendirikan Koperasi

Dasar hukum mendirikan koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, kemudian Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama.

Mendirikan sebuah koperasi jumlah minimal anggotanya adalah 20 orang. Dalam proses pendiriannya awali dengan rapat pembentukan koperasi yang harus dihadiri oleh pejabat dinas atau instansi yang membidangi permasalahan koperasi di wilayah setempat. Ada beberapa poin penting yang wajib dibicarakan dalam rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain: kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola, membahas tentang permodalan, jangka waktu serta sisa hasil usaha. Hasil dari keputusan rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar pengajuan akta pendirian ke notaris.

Melalui notaris atau kuasa pendiri, berkas ijin pendirian koperasi simpan pinjam tersebut diajukan ke pejabat yang berwenang untuk dievaluasi. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal, rencana kegiatan usaha kurang kurangnya untuk 3 tahun ke depan, dan RAPB.

Pengembangan Koperasi & UKM

Perkembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)  merupakan suatu ukuran untuk menjadikan badan usaha menjadi besar dan maju karena mengaju kepada tujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggota dan mengembangkan usahanya.

Dari perspektif dunia, memang sudah dia akui bahwa UKM memainkan suatu peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara - negara yang sedang berkembang ( NSB ) tetapi juga di negara negara maju ( NM ). UKM  di banyak negara mempunyai kontribusinyaterhadap penbentukan dan pertumbuhan PDB palin besar  di bandingkankontribusi UB.

Sangat penting bagi koperasi dan UKM  untuk mengetahui dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Dan apabila dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembngan nya maka koperasi dan UKM dapat membenahi diri untik selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dengan baik agar dapat berkembang serta menjalankan fungsi dan perannya dalam menciptakan kemakmuran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dan UKM antara lain: partisipasi angggota, solidaritas antar anggota koperasi, perkembangan modal, ketrampilan manajerial, jaringan pasar, produk, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan., segmentasi, tingkat harga, serta komitmen pemerintah untuk menempatkan koperasi dan UKM sebagai soko guru nasional.

 

Koperasi Menuju MEA

MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagaangan bebas antara negara-negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Sebagai salah satu instrumen ekonomi yang dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian Negara. Koperasi kini diharapkan mampu bersaing dengan berbagai instrumen perekonomian lainnya di dalam negeri sehingga dinyatakan siap dan mampu untuk maju bersaing dalam kancah perekonomian global.

Hal tersebut diperlukan karena mengingat telah menjamurnya berbagai macam jenis Koperasi di Indonesia. Sebut saja koperasi simpan pinjam yang kini banyak diminati karena banyak Koperasi yang menawarkan kemudahan dalam pinjaman dan tanpa Agunan. Begitu pula dengan Koperasi serba usaha, yang secara tidak langsung sudah memberi banyak manfaat. Pertama, kehadiran Koperasi jenis ini sama saja hal nya dengan usaha individu lainnya namun terkoordinir sehingga ada uang yang masuk yang jumlahnya dapat diperkirakan dengan baik. Kedua, meningkatkan daya kreativitas dan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha sekaligus beorganisasi dengan lingkungan.

Dengan berasaskan kekeluargan dan adanya sistem SHU (Sisa Hasil Usaha) menjadi ciri khas tersendiri bagi Koperasi dalam memperkuat kerangka perekonomian Negara untuk bersaing dengan Negara ASEAN lainnya.

Maka dari itu perlu dilakukan pembenahan baik dari segi institusi maupun perbisnisannya. Hal ini akan memperbaiki taraf  Koperasi sehingga menjadi semakin maju dan bukan hanya sekedar bagian dari perekonomian saja. Luasnya area Indonesia dan banyaknya daerah-daerah potensial yang dapat dijadikan lokasi untuk didirikannya Koperasi menjadi sesuatu yang mungkin bagi Koperasi untuk menjadi instrumen perekonomian terkuat di MEA 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Widiyanti, Ninik. 1994. Manajemen Koperasi. PT. Renerka Cipta. Jakarta.

Amirullah dan Rindyah. 2001. Pengantar Manajemen. Edisi Pertama. Universitas Malang Press. Malang.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta. Bandung.

Ekonomi Koperasi 2

Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi bersifat masih umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.

Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.

 

Fungsi Koperasi

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan         

   masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional 

  dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

   berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

SHU Koperasi

1. SHU atas jasa modal 

    Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas 

    modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU

    pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

    Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

    Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ 

    Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut :

- Cadangan Koperasi

- Jasa anggota

- Dana Pengurus

- Dana karyawan

- Dana pendidikan 

- Dana sosial

- Dana untuk pembangunan lingkungan 

Kesimpulan

Tujuan koperasi bersifat masih umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat diketahui.
Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.
Fungsi - fungsi

 - Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan         

   masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional 

  dengan koperasi sebagai sokogurunya.

- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama 

   berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

1. SHU atas jasa modal 

    Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas 

    modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU

    pada tahun buku yang bersangkutan.

2. SHU atas jasa usaha

    Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Daftar Pustaka

Drs. Sitio, Arifin, M.SE., Ir. Halomoan Tamba, M.B.A.2003.KOPERASI Teori dan Praktik.Jakarta.ERLANGGA

Ekonomi Koperasi 1

I. Sejarah Koperasi Indonesia

1. Masa penjajahan Belanda

    a. Pada tahun 1896, R. Aria Wiriatmaja, seorang patih Purwokerto dengan bantuan Asisten Residen Purwokerto bernama E. Sieburg mendirikan “Hulp en Spaar Bank” (Bank perlongan dan Tabungan). Tujuannya adalah menolong para pegawai supaya tidak terikat oleh hisapan lintah darat.

   b. Tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, akajn tetapi hasilnya tidak memuaskan, sebab kurang sekali pengertian masyarakat terhadap asas dan tujuan koperasi.

   c. Tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam memprogandakan tentang took koperasi. Usaha ini juga kurang berhasil, sebab pimpinan dan penerangan bagi masyarakat masih kurang sehingga dalam waktu singkat toko koperasi tersebut dibubarkan.

   d. Tahun 1920, terbentuk panitia koperasi yang dipimpin oleh Dr. J.H. Boeke merupakan alat untuk memperbaiki perekonomian rakyat.

   e. Tahun 1927, dari panitia tersebut tercipta adanya Undang – undang Koperasi bagi bangsa Indonesia yaitu “Regeling Inlandsche Cooperative Verenigengen”, atau Peraturan tentang Perkumpulan Koperasi Pribumi, dengan penyesuaian seperlunya pada tahun 1949 dan berlaku hingga tahun 1958.

    f. Tahun 1930, didirikan jawatan koperasi sebagai bagian dari Departemen Dalam Negeri, kemudian di tahun 1935 dijadikan dan dimasukkan menjadi bagian Departemen Koperasi. Pada tahun 1936, atas anjuran Jawatan Koperasi didirikan pusat – pusat koperasi seluruh Indonesia Gapki (gabungan pusat koperasi Indonesia).

2. Masa penjajahan Jepang

     - Pada saat pendudukan Jepang, koperasi berantakan. Berdasarkan Undang – undang No. 23 pasal 2, Pemerintah Militer Jepang menyatakan “Orang – orang yang hendak mendirikan perkumpulan atau persidangan, harus mendapat izin setempat”. Peraturan (undang – undang) tahun 1927 tidak berlaku. Sebagai gantinya, Jepang mendirikan kumiai (koperasi model Jepang). Tugas kumiai mula – mula menyalurkan barang – barang kebutuhan rakyat. Kemudian kumiai dipropagandakan sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan rakyat, ternyata terjadi sebaliknya. Dengan kumiai tersebut Jepang mengeruk hasil bumi dan barang – barang untuk kebutuhan Jepang.

     - Pada tanggal 1 Agustus 1944 didirikan “Jumin Keizaikyoku” (Kantor Perekonomian Rakyat), hanya mengurus soal koperasi, sedangkan urusan dagang diserahkan “Kigioka” (bagian urusan usaha). Hal tersebut menyebabkan pembinaan koperasi menjadi  menurun. Koperasi hanya berfungsi sebagai distributor saja. Semua kegiatan dialihkan untuk kepentingan perang, bukan untuk rakyat.

3. Masa kemerdekaan sampai sekarang

    Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam batang tubuh UUD’45, pasal 33 warga negara diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi negara. Dan alat yang sesuai dalam melaksanakan sistem perekonomian Indonesia adalah koperasi

PENGERTIAN KOPERASI

            Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian yang diterbitkan oleh Direktorat Jendaral Koperasi Departemen Transmigrasi dan Koperasi maka yang dimaksud dengan Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan – badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 3). Dengan demikian tujuan koperasi Indonesia diharapkan akan dapat menyumbang pada perkembangan perkoperasian negara sekaligus memungkinkan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang telah menjadi cita – cita setiap orang. Secara tujuan ini tentu saja ditunjang oleh segenap masyarakat dan bila perlu mendapatkan bantuan dari masyarakat itu sendiri.

Fungsi Koperasi Indonesia

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahtaraan rakyat.

2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.

3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.

4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia                                                          serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

LINGKUNGAN KOPERASI

            Seperti halnya lembaga – lembaga atau badan usaha lain koperasi hidup di tengah – tengah lingkungan yang mempunyai karakteristik khas Indonesia. Soal – soal yang dihadapi oleh Koperasi Indonesia pada hakekatnya timbul dari suasana lingkungan tersebut yang juga secara langsung mempengaruhi keadaan intern lembaga koperasi tersebut.

1. Lingkungan Hukum dan Politik

            Yang dimaksud disini ialah adanya usaha pemerintah untuk mengadakan tertib hukum dan politik, sehingga diperoleh kestabilan pemerintah. Dengan demikian orang dimungkinkan untuk bekerja tanpa memikirkan atau mengkhawatirkan adanya penggantian pemerintah yang mengakibatkan ketidakpastian dalam hukum serta politiknya.

2. Lingkungan Ekonomi

Menurut pendapat Robert J. Holloway dan Robert S. Hancock lingkugan ekonomi dapat dibagi dalam :

a). Lingkungan konsumen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial terdiri dari keadaan – keadaan :

      a.1) Sosiologis

      a.2) Psikologis

      a.3) Antropologis

b). Situasi persaingan

c). Situasi harga – harga

3. Lingkungan Sosial

            Konsumen ini mungkin anggota koperasi mungkin bukan. Tentu saja konsumen memiliki atau mendasarkan putusan – putusannya untuk membeli pada pemikiran – pemikiran yang cukup rasional apalagi dengan modernisasi masyarakat, putusan – putusan mereka tidak lagi tradisional sifatnya. Secara sosiologis terdapat perkembangan yang pesat dalam hal bahwa konsumen atau anggota koperasi merasa dirinya dapat berbuat bebas sesuai dengan apa yang dirasakannya akan menguntungkan dirinya.

4. Lingkungan Etika dan Budaya

            Di atas disinggung sedikit tentang kesadaran berkoperasi. Ini menyangkut segi – segi etika dan kebudayaan manusia. Dalam hal ini akan ditinjau sikap para anggota terhadap koperasi hal mana merupakan factor yang perlu diperhatikan dengan baik di dalam pengurus menjalankan koperasi.

5. Lingkungan Pertambahan dan Keamanan

            Pada hakekatnya berupa lingkungan atau situasi stabilitas politik yang dapat dipertahankan baik dari kekuatan – kekuatan dari dalam maupun dari luar. Apabila kesadaran ini menguntungkan baik nasional maupun local maka pengelolaan koperasi dapat dijalankan secara lebih baik.

6. Lingkungan Teknologi

            Disadari bahwa perkembangan teknologi, walaupun mahal biayanya, akan dapat memberikan sumbangan keuntungan yang lebih besar lagi bila dipilih dan diterapkan tingkatan yang sesuai untuk membantu orang mengelola usahanya.

7. Lingkungan Internasional

            Pada hakekatnya lingkungan internasional secara langsung belum banyak pengaruhnya pada koperasi – koperasi di Indonesia karena memang dunia perkoperasian di Indonesia belum “exposed” secara langsung pada dunia internasional.

Perencanaan

            Dalam perencanaan proses usaha ini perlu ditentukan tujuan proses sedemikian rupa hingga serasi dengan tujuan koperasi pada umumnya. Apabila tidak demikian halnya masing – masing bagian nanti akan mencapai tujuannya sendiri – sendiri.

            Setelah ditentukan tujuan maka perlulah digariskan strategi kebijaksanaan  dan taktik pencapaian tujuan itu. Baik penentuan tujuan maupun strategi dijalankan dengan bantuan metode (proses) teknik “ilmiah” tertentu misalnya proses pengambilan keputusan secara rasional yang telah dikemukakan di muka.

Pengorganisasian

            Dalam rangka pengorganisasian proses usaha ini perlu digariskan secara jelas :

1. Fungsi dan pembagian fungsi ke dalam :

   1.1. Fungsi vertical

   1.2. Fungsi horizontal

2. Hubungan fungsi, yaitu tentang :

    2.1. Tanggung jawab jabatan

    2.2. Kekuasaan jabatan

    2.3. Pelaporan

3. Struktur organisasi usaha yang dipilih

    3.1. Garis

    3.2. Garis dan staf

    3.3. Fungsional

Sehingga diperoleh “wadah” yang baik untuk masing – masing proses usaha tersebut.

Pengarahan

            Pengarahan meliputi usaha – usaha memberikan perintah – perintah yang dikomunikasikan sedemikian rupa agar yang diminta untuk melaksanakan tindakan itu setelah dimotivisir tidak merasa dirinya diperintah bahkan dengan sukarela menjalankan kegiatan – kegiatan yang kreatif – inovatif. Pada hakekatnya diusahakan agar tercipta suasana “followership” di kalangan anggota sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan relative lebih mudah.

Koordinasi

            Koordinasi merupakan usaha meniadakan kompleksa hubungan antarbagian atau individu di dalam suatu organisasi. Kalau organisasi relative kecil maka koordinasi ini dapat dicapai dengan pembinaan informasi face-to-face, informal sifatnya. Sedang apabila organisasi bertambah besar maka perlu dibentuk panitia – panitia (adhoc) yang menciptakan program – program tertentu beserta followupnya sekali.

            Pada hakekatnya koordinasi didasari oleh komunikasi timbal balik dan ingin diperoleh kepemimpinan (leadership) yang stabil sehingga timbul keamanan serta ketenangan bekerja mencapai tujuan – tujuan.

            Koordinasi ditujukan mendatar antara proses – proses usaha dan vertical menelusuri hierarki pelaksanaan satu – satu proses usaha.

Pengawasan

            Setiap program usaha seyogyanya direncanakan, dan ini meliputi penentuan – penentuan standar – standar yang menjadi bahan pembandingan. Hal – hal yang senyatanya terjadi diawasi dan diperbandingkan dengan standar itu sehingga hal – hal yang menyimpang yang tidak dapat ditolelir perlu dicari sebab musababnya sehingga dapat dilakukan tindakan korektif. Demikianlah maka tujuan – tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan adanya fungsi manajemen yang diintegrasikan.


KESIMPULAN
Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang – orang atau badan – badan hokum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (pasal 3). Dengan demikian tujuan koperasi Indonesia diharapkan akan dapat menyumbang pada perkembangan perkoperasian negara sekaligus memungkinkan terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang telah menjadi cita – cita setiap orang. Secara tujuan ini tentu saja ditunjang oleh segenap masyarakat dan bila perlu mendapatkan bantuan dari masyarakat itu sendiri. Koperasi hidup di tengah – tengah lingkungan yang mempunyai karakteristik khas Indonesia. Soal – soal yang dihadapi oleh Koperasi Indonesia pada hakekatnya timbul dari suasana lingkungan tersebut yang juga secara langsung mempengaruhi keadaan intern lembaga koperasi tersebut.koperasi hidup di tengah – tengah lingkungan yang mempunyai karakteristik khas Indonesia. Soal – soal yang dihadapi oleh Koperasi Indonesia pada hakekatnya timbul dari suasana lingkungan tersebut yang juga secara langsung mempengaruhi keadaan intern lembaga koperasi tersebut.
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian (18 Agustus 1945), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang – Undang Dasar 1945. Di dalam batang tubuh UUD’45, pasal 33 warga negara diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi negara. Dan alat yang sesuai dalam melaksanakan sistem perekonomian Indonesia adalah koperasi



DAFTAR PUSTAKA

Reksohadiprodjo, Sukanto. 1987. Manajemen Koperasi. Yogyakarta : BPFE

Noor, Muh. Bakat Maulidun. 1989. Ekonomi Koperasi 1. Klaten : PT. Intan Pariwara